begawan5060

Seperti telah saya tulis dalam postingan sebelumnya, bahwa gross up adalah pemberian tunjangan PPh kepada pegawai tetap yang besarnya sama dengan jumlah PPh yang harus dipotong. Dengan demikian sebetulnya judul di atas tidak pada tempatnya. Tetapi untuk memudahkan …. Anggap saja istilah tersebut sudah benar.
Ada kalanya pemberi jasa kelompok Bukan Pegawai tidak mau dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atau dalam perjanjian kerjanya disebutkan bahwa imbalan jasa tersebut adalah jumlah bersih (net), atau dengan kata lain imbalan jasa tersebut tidak termasuk pemotongan PPh Pasal 21. Apabila demikian halnya, terus bagaimana caranya pengguna jasa/pemberi kerja dapat memotong PPh Pasal 21 yang menjadi kewajibannya tanpa harus menanggung beban pajaknya?

Pilihan pertama : PPh Pasal 21 ditanggung pengguna jasa/pemberi kerja, sebagai konsekwensinya jumlah tersebut tidak dapat dibiayakan bagi pengguna jasa/pemberi kerja.
Pilihan kedua : Dihitung kembali jumlah yang dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yaitu jumlah yang sebenarnya apabila imbalan tersebut termasuk PPh Pasal 21.