begawan5060

Benchmarking yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disusun dalam suatu konsep yang disebut Total Benchmarking. Dalam rangka melaksanakan fungsinya memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Dengan berasumsi bahwa wajib pajak dengan karakteristik yang sama akan cenderung memiliki perilaku bisnis yang sama, kondisi keuangan dan perpajakan masing-masing wajib pajak dapat dibandingkan dengan suatu benchmark yang mewakili karakeristik wajib pajak yang bersangkutan. Dengan melakukan pembandingan tersebut, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat secara sistematis mendeteksi wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan yang tinggi, untuk kemudian dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun rasio total benchmarking. Dengan menggunakan data perpajakan tahun 2005 sd. 2007 telah disusun rasio-rasio benchmark untuk 20 (dua puluh) KLU, dan telah diterbitkan pula petunjuk pemanfatannya berdasarkan SE-96/PJ/2009.
Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark. Total benchmarking bukan merupakan suatu proses enforcement di mana wajib pajak diharuskan untuk mengikuti standar yang ditetapkan, melainkan suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya.

Nampaknya petunjuk teknis ini lebih ditujukan kepada fiskus, tapi tidak ada jeleknya kita sebagai masyarakat Wajib Pajak juga memahami Total Benchmarking yang dikeluarkan oleh DJP ini. Sengaja saya salin lagi matriks rasio-rasio benchmark agar lebih gampang dibaca, seperti ini....

Semoga bermanfaat....