begawan5060

Dengan diundangkannya UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang berlaku mulai 01 Januari 2009, terjadi perubahan tentang pengertian WP OPPT. Berdasarkan Pasal 25 ayat (7) huruf c UU nomor 36 Tahun 2008 beserta memori penjelasannya, yang dimaksud dengan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari peredaran bruto.
Batasan pengertian ini memang masih belum jelas, dan menimbulkan banyak tafsir. Bisa dibayangkan, bahwa semua Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, termasuk WP OPPT.
Pengertian ini dijabarkan menjadi jelas dan pasti dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 255/PMK.03/2008 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili. Besarnya angsuran PPh Pasal 25, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 255/PMK.03/2008, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan WP OPPT adalah :
1.Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu; atau
2.Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha yang berbeda dengan domisili (meskipun hanya satu tempat usaha).

Apakah usaha restoran termasuk perdagangan atau tidak, masih dalam perdebatan. Karena tahun pajak 2009 akan segera berakhir dan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh OP, maka yang pasti perlu berbenah diri adalah :
1Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan kendaraan bermotor yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu; dan
2Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha yang berbeda dengan domisili.

Saya tidak tahu apakah sudah ada petunjuk teknis yang baru mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2009 bagi WP OPPT tersebut. Namur karena substansinya hampir sama, saya kira tata caranya tidak jauh berbeda dengan ketentuan lama, yaitu :
a.Angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar merupakan pelunasan PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final
b.Angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar merupakan kredit Pajak atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final.

Agar dapat memberikan kepastian hukum, alangkah baiknya segera terbit petunjuk teknisnya, dan kita hanya bis menunggu…