begawan5060

KEWAJIBAN BER-NPWP BAGI ORANG PRIBADI

2011-11-24T05:55:00.000-08:00

Meskipun sudah umum dan banyak dibicarakan, tetapi menurut saya masih sangat relevan untuk dibahas karena masih banyak kekeliruan dalam memahami tentang kewajiban ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Banyak orang beranggapan bahwa apabila seseorang sudah ber-NPWP, maka sudah mulai harus bayar pajak. Dan apabila belum ber-NPWP tidak ada kewajiban membayar pajak. Pemahaman inilah yang mendorong orang untuk berusaha tidak usah ber-NPWP kecuali sangat terpaksa. Pemahaman ini sudah barang tentu tidak benar, bahkan hanya sekedar memberikan sanggahan misalnya, seperti ini :

Apabila besok mau meninggal, baru ber-NPWP hari ini sehingga hanya memenuhi kewajiban bayar pajak satu hari saja, bukan begitu?
Meskipun belum ber-NPWP, bukankah tetap bayar pajak/tetap dipotong pajak apabila kita memperoleh penghasilan dari pemotong pajak.

Kapan seharusnya ber-NPWP?

Untuk mengetahui kapan seharusnya kita ber-NPWP, harus dipahami dan dimengerti terlebih dulu syarat timbulnya utang pajak.

Utang pajak akan timbul apabila memenuhi syarat kumulatif :

Memenuhi kewajiban pajak subjektif; dan
Memenuhi kewajiban pajak objektif.

Memenuhi kewajiban pajak subjektif artinya ada subjeknya, atau ada orangnya dan memenuhi kewajiban pajak objektif artinya ada objeknya atau ada penghasilannya. Apabila hanya memenuhi salah satu syarat, belum timbul utang pajak.

Agar lebih jelas lagi saya ilustrasikan sebagai berikut :

A__________B____________C_____________D______________E

Di titik A Tuan Ahmad lahir di Indonesia; mulai di titik A itulah muncul kewajiban pajak subjektif, namun karena belum berpenghasilan, maka belum muncul utang pajak.
Dalam perjalanan hidupnya, di titik B Tuan Ahmad mulai berpenghasilan tetapi belum melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan demikian mulai di titik B sudah memenuhi kewajiban pajak subjektif sekaligus memenuhi kewajiban pajak objektif, sehingga akan timbul utang pajak, meskipun sebesar Rp. 0
Di titik C, penghasilan Tuan Ahmad sudah melampaui (PTKP). Dengan demikian mulai di titik B timbul utang pajak lebih besar dari Rp. 0
Di penghujung perjalanan hidupnya, di titik E Tuan Ahmad meninggal dunia. Dengan demikian mulai titik E kewajiban pajak subjektifnya telah berakhir, sehingga tidak lagi timbul utang pajak, meskipun (misalnya) penghasilannya masih berlanjut.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka Tuan Ahmad harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di titik B atau titik C. Terlambat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau sama sekali tidak mendaftarkan diri, termasuk dalam pengertian tidak mendaftarkan diri. Dengan demikian, apabila Tuan Ahmad baru mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di titik D maka termasuk dalam pengertian tidak mendaftarkan diri… dan silahkan lihat di UU KUP sanksi apa yang akan dikenakan pada Tuan Ahmad. Di samping itu, meskipun Tuan Ahmad baru ber-NPWP di titik D, maka tetap saja utang pajak timbul mulai dari titik C dan tetap harus dibayar..

Simpulan

Bukan NPWP yang menimbulkan utang pajak, tetapi utang pajak yang menimbulkan kewajiban ber-NPWP..

Permisiii...

2011-11-10T23:50:00.000-08:00

Ijinkanlah saya “berhalo-halo” sebentar, ya….

Buat sobat-sobat yang berdomisili di Yogyakarta dan sekitarnya, dan di mana saja berada (uups.. kaya penyiar tivi) mohon diketahui bahwa Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Yogyakarta akan menyelenggarakan Lokakarya Perpajakan dengan pokok bahasan Pengelolaan Faktur Pajak dan Permasalahannya, pada tanggal 07 Desember 2011 bertempat di Restoran Pacific, jalan Magelang Yogyakarta (depan TVRI).

Bagi yang berminat untuk ikut bergabung, silahkan klik di sini. untuk detail informasinya..

Terima kasih..

PPh TERUTANG DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK

2011-07-02T08:59:00.000-07:00

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam negeri, terutang untuk Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Namun demikian, untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat saja terjadi terutang pajak dalam Bagian Tahun Pajak, yaitu dalam hal kewajiban pajak subjektif orang pribadi tersebut baru timbul atau berakhir dalam tahun berjalan. Apabila orang pribadi bertempat tinggal atau berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (WPOP DN) yang terutang dalam bagian tahun pajak, yaitu dalam hal :

1. Baru berada atau bertempat tinggal di Indonesia dalam tahun berjalan
2. Meninggal dunia dalam tahun berjalan
3. Meninggalkan Indonesia selamanya dalam tahun berjalan

Trus, bagaimana penghitungan pajaknya?
Saya berikan contoh kasus, sebagai berikut :

Mr. Hollanda (TK/1) berkewarganegaraan Belanda datang ke Indonesia tanggal 20 April 2010 dan berniat menetap di Indonesia. Kemudian bekerja sebagai pegawai tetap pada sebuah perusahaan terkemuka di Indonesia mulai 01 Agustus 2010 dengan gaji sebesar Rp. 20.000.000 sebulan.

Apabila Mr. Hollanda sudah ber-NPWP sejak tanggal 25 April 2010, berapa besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan, dan berapa besarnya PPh terutang dalam bagian tahun pajak 2010?

Pembahasan :

Mr. Hollanda pada saat datang di Indonesia tanggal 20 April 2010 berstatus tidak kawin dengan satu tanggungan. Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak, yaitu tanggal 20 April 2010. Dengan demikian PTKP untuk tahun 2010 adalah TK/1.

1. Penghitungan PPh Pasal 21 setiap bulan :
Gaji sebulan ................................................. = Rp. 20.000.000
Biaya Jabatan (5% X Rp. 20.000.000).... = Rp. 500.000 (maksimum diperkenankan)
Penghasilan neto sebulan .......................... = Rp. 19.500.000
Penghasilan neto disetahunkan ................ = Rp. 234.000.000
PTKP (TK/1) ............................................... = Rp. 17.160.000
Penghasilan Kena Pajak ............................. = Rp. 216.840.000
PPh Pasal 21 disetahunkan ....................... = Rp. 27.526.000
PPh Pasal 21 harus dipotong sebulan....... = Rp. 2.293.833
Dengan demikian PPh Pasal yang telah dipotong tahun 2010 (Agustus sd. Desember) = 5 X Rp. 2.293.833 = Rp. 11.469.167

2. Penghitungan PPh terutang untuk bagian tahun pajak 2010 :
Penghitungan Bagian Tahun Pajak :
Bulan April (tgl. 20 sd. Tgl. 30) = 11 hari
Bulan Mei sd. Desember = 8 X 30 hari = 240 hari
Bagian Tahun Pajak = 240 hari + 11 hari = 251 hari
Penghasilan neto sebulan ............... = Rp. 19.500.000
Penghasilan neto (Agt sd. Des)...... = Rp. 97.500.000
Penghasilan neto disetahunkan = 360/251 X Rp. 97.500.000 = Rp. 139.840.637
PTKP (TK/1) .................................................................................. = Rp. 17.160.000
Penghasilan Kena Pajak ................................................................ = Rp. 122.680.637
PPh terutang disetahunkan ....... = Rp. 13.402.000
PPh terutang dalam Bagian Tahun Pajak = 251/360 X Rp. 13.402.000 = Rp. 9.344.172
Telah dipotong PPh Pasal 21 Agustus sd. Desember ............................ = Rp. 11.469.167
PPh yang lebih dibayar ................................................................... = (Rp. 2.124.995)

Haruskah diketik/ditulis tangan? Tidak lagi!

2011-03-11T12:45:00.000-08:00

Seolah-olah mendengar keluhan saya (uups, “geer” banget..) atau sudah demikian seharusnya, dalam upaya memberikan pelayanan dan kemudahan kepada PKP yang diperkenankan untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hardcopy), Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan formulir SPT Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk file Pdf yang dapat langsung diisi secara elektronik dan sudah disertai rumus sehingga sangat praktis dan mudah layaknya kita menggunakan aplikasi excel.

Dengan dihantar SE-20/PJ/2011 tentang Pengisian Formulir SPT Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPN 1111 DM Dalam Bentuk File Pdf, diberikan penegasan bahwa pengisian SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) dapat dengan cara ditulis tangan, diketik dengan mesin ketik, atau diisi secara elektronik dengan perangkat computer.

Aplikasi tersebut dilengkapi dengan Petunjuk Teknis Pengisiannya dan dapat diunduh di laman DJP atau klik di sini

Haruskah diketik/ditulis tangan?

2011-02-22T03:53:00.000-08:00

Laporan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2011 sudah banyak yang mulai disampaikan. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan eSPT Masa PPN, tidak menemui masalah dalam penyampaiannya, tidak demikian halnya bagi PKP yang menggunakan formulir kertas (hardcopy). Dengan maksud agar lebih bagus dan rapi serta mudah pengerjaannya, maka pengisiannya dengan cara diketik lewat computer. Tetapi justru pengisian dengan cara ini tidak diterima di beberapa KPP, dengan penjelasan harus ditulis tangan atau diketik dengan mesin ketik, bahkan ada yang mengharuskan bahwa formulirnyapun harus dari KPP, welleh..welleh…

Coba kita tengok ketentuannya (Lampiran II Per-44/PJ/2010) seperti yang saya kutip berikut ini :

Formulir Induk SPT Masa PPN 1111 beserta Lampirannya dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dan Aplikasi Pengisian SPT (e-SPT) dapat diperoleh dengan cara :

1) diambil di KPP atau KP2KP;

2) digandakan atau diperbanyak sendiri oleh PKP;

3) diunduh di laman Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat http://www.pajak.go.id, selanjutnya dapat dimanfaatkan/digandakan; atau

4) disediakan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (khusus e-SPT).

Dan yang ini :

Penggunaan formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk PDF mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1) PKP dapat mencetak/print formulir SPT Masa PPN 1111 langsung dari file PDF yang telah disediakan, selama memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a) Dicetak dengan menggunakan kertas folio/F4 dengan berat minimal 70 gram.

b) Pengaturan ukuran kertas pada printer menggunakan ukuran kertas (paper size) 8,5 x 13 inci (215 x 330 mm).

c) Tidak menggunakan printer dotmatrix.

Di samping pedoman tersebut, terdapat petunjuk pencetakan yang harus diikuti, yang tersimpan dalam bentuk file PDF dengan nama readme.pdf.

2) Formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk file PDF terlebih dahulu dicetak, selanjutnya PKP dapat mengisi formulir SPT Masa PPN 1111 tersebut, menandatanganinya kemudian menyampaikannya ke KPP atau KP2KP.

Bukankah berdasarkan ketentuan di atas tidak ada keharusan bahwa formulir yang boleh digunakan hanya dari KPP? Apakah KPP yang mengharuskan tersebut belum pernah membaca ketentuan ini? Ataukah diberi wewenang membuat kebijakan sendiri?

Kemudian ketentuan berikutnya :

PKP dapat mengisi SPT Masa PPN 1111 dan Lampirannya dalam bentuk formulir kertas (hard copy) dengan cara :

1) ditulis tangan dengan menggunakan huruf balok (bukan huruf sambung); atau

2) diketik dengan menggunakan mesin ketik.

Pengisian data pada SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pengisian data pada Induk dan Lampiran SPT Masa PPN tidak boleh melebihi baris dan/atau kolom yang telah disediakan dan harus dituliskan dalam satu baris.

Penyimpanan data di DJP tidak lagi di-entry satu-persatu oleh petugas pajak, melainkan dengan menggunakan scanner dan scanner ini bisa dibilang pintar sekaligus bodoh. Hanya data yang terletak persis pada tempatnya saja yang bisa “dilihat” oleh scanner. Itulah kenapa cara membuat/menggandakan formulir SPT Masa PPN harus memenuhi ketentuan yang digariskan. Ukuran, format, layout, letak kotak, lebar kolom, lebar baris dan sebagainya harus sama persis dengan format yang ditentukan oleh DJP.

Apabila semua ketentuan tentang formulir ini sudah dipenuhi, bukankah sudah tidak dipermasalahkan lagi apakah ditulis tangan, diketik dengan mesin ketik atau diketik dengan komputer? Misalnya kita unduh SPT Masa PPN format Pdf dari laman DJP, kita ketik pakai komputer dengan menggunakan “pdf editor” terus kita cetak sesuai petunjuknya, apakah melanggar ketentuan? Apakah negara dirugikan?

Yang jelas, ketentuannya hanya menyebutkan “dapat mengisi” bukan “harus mengisi"

Dan saya hanya dapat menyarankan selamat belajar menulis lagi atau beli mesin ketik...

SPT Masa PPN 1111/1111 DM Hardcopy (Excel)

2011-01-31T08:01:00.000-08:00

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sepanjang dalam satu masa pajak menerbitkan atau menerima masing-masing tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam satu masa pajak, maka PKP masih dapat memilih melaporkan PPN-nya dengan menggunakan SPT Masa PPN 1111/1111 DM dalam bentuk formulir kertas (hardcopy). Namun berdasarkan PER-44/PJ/2010 ditentukan bahwa SPT Masa PPN 1111/1111 DM dalam bentuk hardcopy harus mempunyai format dan ukuran yang sama dengan formulir yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, hal ini dimaksudkan demi keperluan scanning data dalam SPT Masa PPN tersebut.

Oleh karena itu cara memperoleh, cara menggandakan formulir tersebut ditentukan sebagai berikut :

Diambil di KPP atau KP2KP;
Digandakan atau diperbanyak sendiri oleh PKP;
Diunduh di laman Direktorat Jenderal Pajak, dengan alamat http://www.pajak.go.id, selanjutnya dapat dimanfaatkan/digandakan.

Jadi tidak ada ketentuan yang mengharuskan hanya mengunduh dari laman Direktorat Jenderal Pajak (dalam format pdf) dan kemudian dicetak untuk dipergunakan sebagai laporan.

Kepada para PKP diberikan kebebasan untuk menyediakan formulir SPT Masa PPN 1111/1111 DM dalam bentuk hardcopy dengan jalan mengambil dari Kantor Pelayanan Pajak, mencetak sendiri (dengan bantuan percetakan) sepanjang mempunyai format dan ukuran yang sama dengan formulir yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau mengunduh dari laman Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai upaya mempermudah penyusunan SPT Masa PPN (hardcopy) saya mencoba membuat dalam format ms excel yang hasilnya secara rinci sangat persis dengan format pdf hasil unduhan dari laman Direktorat Jenderal Pajak.

Formulir 1111 digunakan untuk :

PKP dengan penghitungan mekanisme kredit secara normal (PK-PM) termasuk PKP yang menggunakan Nilai Lain sebagai DPP.
Hanya meng-entry data pada formulir lampiran, selanjutnya secara otomatis sudah tersaji dalam formulir induk.
Tidak perlu lagi memilah/menghitung mana yang dipungut sendiri, mana yang dipungut pemungut, mana yang tidak dipungut, maupun mana yang tidak dikenakan.

Formulir 1111 DM digunakan untuk :

PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.
Hanya meng-entry data pada formulir lampiran, selanjutnya secara otomatis sudah tersaji dalam formulir induk.
Tidak perlu lagi mengisikan tarip PPN untuk masing-masing jenis PKP.

Tersedia dalam Format Excel 2003 (.xls) dan Excel 2007 (.xlsx), silahkan unduh di sini...

“FP Sederhana 1111 PE”

2010-12-24T03:50:00.000-08:00

Terdapat perbedaan batasan pengertian Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) antara Per-13/PJ/2010 dengan PER-58/PJ/2010, yaitu sebagai berikut :

Menurut Per-13/PJ/2010 :

PKP PE adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya adalah melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut :

menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah;
menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; dan
melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Menurut Per-58/PJ/2010 :

Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang selanjutnya disebut PKP PE adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut :

melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak atau pembeli langsung membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Dengan adanya perubahan pengertian PKP PE ini, maka SE-137/PJ/2010 memberikan penegasan PKP mana saja yang diperkenankan menerbitkan “FP Sederhana 1111 PE”, yaitu :

Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran
Pengusaha Kena Pajak pabrikan atau distributor yang dalam kegiatan usahanya melakukan penjualan secara eceran (memiliki outlet) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tersebut di atas, atas penyerahan Barang Kena Pajak secara eceran.

Ada yang masih mengganjal bagi saya, atau apakah saya yang masih belum paham... bahwa dari Per-58/PJ/2010 maupun SE-137/PJ/2010 tidak ada yang mengatur tentang Pengusaha Kena Pajak Jasa (PKP Jasa), padahal PKP Jasa ini juga menghadapi problem yang dengan PKP PE.

PKP Jasa ini misalnya bengkel, penjahit, perawatan kecantikan, dan sejenisnya. Nah. PKP Jasa jenis ini, apakah diperkenankan menerbitkan “FP Sederhana 1111 PE”? Kalau nggak diperkenankan, alangkah ribetnya.

Dan selamat bingung....

Faktur Pajak Sederhana diberlakukan lagi?

2010-12-17T10:33:00.000-08:00

Sengaja kupilih judul yang agak sensasional terdorong oleh rasa haru karena pada saat-saat terakhir Direktur Jenderal Pajak dengan bijak menarik kembali sebagian ketentuan yang telah diberlakukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Ketentuan yang ditarik kembali tersebut adalah mengenai tata cara penerbitan Faktur Pajak (FP) bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) yang memang dirasa sangat menyulitkan. Dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisiangan Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang mulai berlaku tanggal 01 Januari 2011 maka sangat melegakan pengusaha retail.

Secara garis besar, hal yang melegakan tersebut adalah :

Bagi PKP PE dan PKP Pabrikan atau distributor yang dalam kegiatan usahanya melakukan penjualan secara (memiliki outlet), atas penyerahan barang kena pajak secara eceran tersebut dapat membuat FP yang lebih sederhana bentuk dan keterangannya, yaitu, paling sedikit memuat :

1. Nama, alamat, dan NPWP yang Penjual;

2. Jenis barang kena pajak yang diserahkan;

3. Jumlah harga jual yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah;

4. PPnBM yang dipungut; dan

5. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan FP

Asalkan sudah memuat paling sedikit 5 (lima) keterangan tersebut di atas, bereslah sudah. Bentuk, ukuran formulir, disesuaikan dengan kepentingan PKP PE yang bersangkutan. Bahkan kode serta nomor seri FP ditentukan sendiri oleh PKP PE yang bersangkutan, dapat berupa nomor nota, kode nota. Dengan demikian FP tersebut dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

FP khusus PKP PE ini lebih disederhanakan ketimbang FP sesuai Per-13 dan kalo diperhatikan memang mirip sekali dengan FP sederhana.

Akhirnya bolehkah saya menyebut jenis FP ini dengan sebutan ”FP Sederhana 1111 PE”?

SPT Masa PPN Formulir Baru

2010-10-19T04:40:00.000-07:00

Per-44/PJ/2010 dan Per-45/PJ/2010 terbit serentak untuk meluncurkan bentuk formulir SPT Masa PPN baru beserta petunjuk pengisiannya yang wajib digunakan untuk pelaporan PPN mulai Masa Pajak Januari 2011.SPT Masa PPN yang baru ini terdiri dari 2 jenis, bentuk maupun sebutannya, yaitu :

SPT Masa PPN (Formulir 1111); Formulir ini digunakan untuk pelaporan PPN bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.
SPT Masa PPN (Formulir 1111 DM); Formulir ini hanya dapat digunakan untuk pelaporan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu :

PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00
PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu (penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran, dan penyerahan emas perhiasan secara eceran)

Ada hal-hal yang membuat saya nggak ”mudheng” dan bertanya-tanya, yaitu :

1. Penggunaan SPT Masa PPN 1111 oleh PKP Pedagang Eceran (PKP PE);

Bukankah PKP PE mulai 01 Januari 2011 sudah harus menggunakan Kode dan Nomor Seri FP secara lengkap? Tetapi dalam petunjuk pengisian Form 1111 AB baris I.B.2. “Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung” diisikan seluruh jumlah (gunggungan) FP tanpa identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan dalam meng-ilustrasikan dengan contoh, nomor fakturnya : MPP 001, MPP 002, berarti seakan-akan tahun 2011 masih boleh menggunakan “nomor sendiri”. Atau memang akan ada ketentuan baru tentang hal ini?

2. Penggunan SPT Masa PPN 1111 DM oleh PKP Pedagang Eceran yang peredaran usahanya belum melebihi Rp. 1.800.000.000,00;

Di samping menerbitkan Faktur Pajak lengkap, menurut ketentuan juga diperkenankan untuk menerbitkan Faktur Pajak tidak lengkap (tanpa identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual). Dalam SPT Masa PPN 1111 DM tidak terdapat penjelasan tentang ”Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung”. Apakah ini berarti dihitung dalam kertas kerja tersendiri, seperti juga harus memisahkan berapa jumlah penyerahan BKP dan berapa penyerahan JKP?

3. Penggunaan SPT Masa PPN 1111 oleh PKP Non Pedagang Eceran yang peredaran usahanya telah melebihi Rp. 1.800.000.000,00;

Di samping menerbitkan Faktur Pajak lengkap, menurut ketentuan juga diperkenankan untuk menerbitkan Faktur Pajak tidak lengkap (tanpa identitas pembeli), tetapi wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Per-13/13/PJ/2010. Faktur Pajak lengkap dan Faktur Pajak tidak lengkap tersebut diisikan satu persatu dalam formulir 1111 A2, kemudian dipindahkan ke formulir 1111 AB dan formulir 1111 (induk). Kalo yang ini saya nggak bingung, cuma bertanya-tanya kenapa demikian? FP tidak lengkap kurang kuat dipergunakan sebagai alat konfirmasi. Apa tidak merepotkan PKP? Dalam praktek, pada umumnya akan melebihi 25 dokumen setiap masa pajak, sehingga harus menggunakan eSPT PPN. Menggunakan eSPT ataupun Hardcopy, tetap saja merepotkan karena harus meng-entry satu persatu.....

4. Penggunaan SPT Masa PPN 1111 DM oleh PKP Non Pedagang Eceran yang peredaran usahanya belum melebihi Rp. 1.800.000.000,00;

Di samping menerbitkan Faktur Pajak lengkap, menurut ketentuan juga diperkenankan untuk menerbitkan Faktur Pajak tidak lengkap (tanpa identitas pembeli), tetapi wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Per-13/13/PJ/2010. Faktur Pajak lengkap dan Faktur Pajak tidak lengkap tersebut diisikan satu persatu dalam formulir 1111 A DM. Dalam praktek, pada umumnya akan melebihi 25 dokumen setiap masa pajak, sehingga harus menggunakan eSPT PPN. Menggunakan eSPT ataupun Hardcopy, tetap saja merepotkan karena harus meng-entry satu persatu.....

5. Dalam SPT Masa PPN 1111 DM tidak terdapat petunjuk yang jelas dalam hal penyerahan kepada Pemungut PPN. Hal sangat membingungkan dan dapat menimbulkan ketidak adilan.

Sebagai misal :

PKP A menyerahkan BKP kepada bukan Pemungut PPN = Rp. 1.000.000,00

PPN kurang bayar = 3% X Rp. 1.000.000,00 = Rp. 30.000,00

PKP B menyerahkan BKP kepada Pemungut PPN = Rp. 1.000.000,00

Dipungut PPN = 10% X Rp. 1.000.000 = Rp. 100.000,00

PKP A dan PKP B sama-sama menyerahkan BKP dengan DPP = Rp. 1.000.000,00 tetapi beban PPN yang dibayar berbeda...., tidak adil bukan?

Kecuali apabila cara pengisian SPT Masa PPN 1111 DM sebagai berikut :

Pajak Keluaran = 10% Rp. 1.000.000,00 = Rp. 100.000,00

PPN disetor dimuka dlm Masa Pajak yg sama = Rp. 100.000,00 (pungutan PPN)

Pajak Masukan = 70% X Rp. 100.000,00 = 70.000,00

PPN lebih bayar = Rp. 100.000,00 – Rp. 100.000,00 - Rp. 70.000,00 = (Rp. 70.000,00)

Tetapi, apakah dibenarkan? Bingung lagi.....

Udahan dulu aaah, daripada tambah bingung….

WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Jilid 3)

2010-07-21T07:40:00.000-07:00

Lengkap sudah peraturan pelaksanaan tentang Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2010 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-77/PJ/2010.

Pengertian
Marilah kita mencoba memahami apa yang dimaksud dengan WP OPPT secara kronologis berdasarkan ketentuan yang berlaku :
1. Berdasarkan Pasal 25 ayat (7) UU PPh :Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha

Batasan ini menurut saya terlalu luas, karena dapat diartikan semua Wajib Pajak orang pribadi termasuk dalam pengertian WP OPPT, kecuali yang tidak memiliki tempat usaha.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : 255/PMK.03/2008 :
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai usaha lebih dari 1 (satu), atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili.
Batasan ini ”lebih sempit” dengan UU PPh, yaitu hanya Wajib Pajak Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, tetapi ”melenceng” dari peraturan di atasnya, yaitu dalam hal jumlah tempat usaha.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : 208/PMK.03/2009 :
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.
Batasan ini sebagai sarana untuk ”membetulkan” kekeliruan mengenai jumlah tempat usaha.
4. Berdasarkan Perdirjen Nomor : PER - 32/PJ/2010 :
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.
Sedangkan Pedagang Pengecer adalah orang pribadi yang melakukan:
a. penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau
b. penyerahan jasa,
melalui suatu tempat usaha
Batasan ini nampaknya dikembalikan sebagaimana amanat UU PPh, namun memang masih “dipersempit sedikit”

Menurut UU PPh, dapat diartikan bahwa semua Wajib Pajak orang pribadi termasuk dalam pengertian WP OPPT.
Menurut PER - 32/PJ/2010, dapat diartikan bahwa semua Wajib Pajak orang pribadi termasuk dalam pengertian WP OPPT, kecuali Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha industri dan Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25
Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk WP OPPT, ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Dan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 ini merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Permasalahan
Meskipun ketentuan pelaksanaan sudah komplit, tetapi terdapat hal-hal yang masih dipertanyakan dan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam, yaitu dalam hal :
1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sekaligus memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, dengan kata lain sebagai pengusaha sekaligus sebagai pegawai suatu instansi/lembaga. Apakah termasuk dalam pengertian WP OPPT?
2. Usaha restoran, apakah termasuk pedagang pengecer atau penyerahan jasa atau produsen? Hal ini penting harus diketahui dalam rangka memastikan apakah termasuk pengertian WP OPPT atau tidak.
3. WP OPPT melakukan penyerahan barang ke Bendaharawan Pemerintah. Bagaimana pemotongannya? Berapa seharusnya besarnya angsuran PPh Pasal 25?
Contoh :
WP OPPT pedagang pengecer dalam masa Agustus 2010 menjual barang dengan perincian :
Penjualan ke Bendaharawan Pemerintah = Rp. 100.000.000,00
Penjualan lainnya = Rp. 200.000.000,00
Jumlah seluruh penjualan = Rp. 300.000.000,00
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar : 0,75% X Rp. 300.000.000,00 = Rp. 2.250.000,00. Apabila demikian berarti jumlah yang harus dibayar = Rp. 2.250.000,00 + (1,5% X Rp. 100.000.000,00) = Rp. 3.750.000,00
Padahal jumlah yang harus dibayar semestinya = 0,75% X Rp. 300.000.000,00 = Rp. 2.250.000,00
Atau,
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar : 0,75% X Rp. 200.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00. Apabila demikian berarti jumlah yang harus dibayar = Rp. 1.500.000,00 + (1,5% X Rp. 100.000.000,00) = Rp. 3.000.000,00
Padahal jumlah yang harus dibayar semestinya = 0,75% X Rp. 300.000.000,00 = Rp. 2.250.000,00
Atau,
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar : 0,75% X Rp. 300.000.000,00 = Rp. 2.250.000,00. Telah dibayar melalui pemotongan oleh Bendaharawan = 1,5% X Rp. 100.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri = Rp. 2.250.000,00 - Rp. 1.500.000,00 = Rp. 750.000,00
4. WP OPPT melakukan penyerahan jasa ke Pemotong Pajak. Bagaimana pemotongannya? Berapa seharusnya besarnya angsuran PPh Pasal 25?
Contoh :
WP OPPT pengusaha jasa dalam masa Agustus 2010 menjual jasa dengan perincian :
Penjualan ke Pemotong Pajak = Rp. 100.000.000,00
Penjualan lainnya = Rp. 200.000.000,00
Jumlah seluruh penjualan = Rp. 300.000.000,00
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar : 0,75% X Rp. 300.000.000,00 = Rp. 2.250.000,00. Apabila demikian berarti jumlah yang harus dibayar = Rp. 2.250.000,00 + (50% X Rp. 100.000.000,00 X 5%) = Rp. 4.750.000,00
Padahal jumlah yang harus dibayar semestinya = 0,75% X Rp. 300.000.000,00 = Rp. 2.250.000,00
Atau,
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar : 0,75% X Rp. 200.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00. Apabila demikian berarti jumlah yang harus dibayar = Rp. 1.500.000,00 + (50% X Rp. 100.000.000,00 X 5%) = Rp. 4.000.000,00
Padahal jumlah yang harus dibayar semestinya = 0,75% X Rp. 300.000.000,00 = Rp. 2.250.000,00
Atau,
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar : 0,75% X Rp. 300.000.000,00 = Rp. 2.250.000,00. Telah dibayar melalui pemotongan = (50% X Rp. 100.000.000,00 X 5%) = Rp. 2.500.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 yang lebih dibayar = Rp. 2.250.000,00 - Rp. 2.500.000,00 = (Rp. 250.000,00)

Truus gimana?

Silaturahmi

2010-06-27T06:34:00.000-07:00

Sudah lama banget saya kepingin ketemu rekan-rekan sekalian yang berdomisili di Yogyakarta utamanya yang concern dan berminat tentang pengetahuan perpajakan. Alangkah indahnya seandainya kita bisa bersilaturahmi dan membuat semacam wadah untuk saling bertukar pengalaman masalah yang berkenaan dengan perpajakan, anggaplah semacam Warung Kopi Bijak...tempat bincang-bincang pajak.

Apabila rekan-rekan sekalian setuju dan berminat, mohon kiranya dapat memberikan identitas atau HP agar kita dapat saling berhubungan, lewat fitur Kirim Pesan dalam blog ini.

Terima kasih atas perhatian dan telah membaca pesan ini...

Tentang SE-63/PJ/2010

2010-06-23T07:13:00.000-07:00

Surat Edaran Nomor : SE-63/PJ/2010 yang diterbitkan tanggal 11 Mei 2010 telah berkali-kali saya baca, berulang-ulang saya pelototi, tetap saya nggak “mudheng” sekaligus tambah bingung … terutama menyangkut teks yang berbunyi :

dengan tambahan penjelasan dan pengecualian pada pengisian Induk SPT PPN (Formulir 1107 dan Formulir 1108) dan Daftar Pajak Masukan dan PPnBM (Formulir 1107B dan Formulir 1108B) sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran ini.

2.Tata cara pengisian formulir induk SPT PPN (Formulir 1107 dan Formulir 1108)
2.1.Pada bagian I (Penyerahan Barang dan Jasa) untuk huruf A nilai PPN pada butir I.A.2;I.A.3;I.A.4;I.A.5. dan pada bagian jumlah tidak perlu diisi;
2.2.Pada bagian II (Penghitungan PPN Kurang Bayar/Lebih bayar) huruf A (Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri) diisi dengan angka hasil perkalian 10% X angka pada bagian I huruf C (Jumlah Seluruh Penyerahan).

Butir 2.1. saya sudah mudheng alias paham…., jadi tidak perlu dibahas. Nah, yang butir 2.2. inilah yang membuat saya bingun… eh bingung. Betapa tidak? Marilah kita coba membuat ilustrasinya.
Misalkan begini :
Kasus 1
PKP yang omsetnya tidak melebihi 1,8M, menyerahkan BKP :
a.Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri = 0
b.Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh pemungut = 10.000.000
c.Tidak Terutang PPN = 0
Jumlah penyerahan = 10.000.000
Penghitungan PPN kurang bayar, seharusnya :
PK yang harus dipungut sendiri = 0
PM yang dapat diperhitungkan = 70% X (10% X 10.000.000) = 700.000
PPN yang (lebih) dibayar = (700.000)

Penghitungan PPN menurut SE-63, ”harus” sbb :
PK yang harus dipungut sendiri :
10% X Jumlah Seluruh Penyerahan = 10% X 10.000.000 = 1.000.000
PM yang dapat diperhitungkan = 70% X 1.000.000 = 700.000
PPN yang kurang dibayar = 300.000
Dengan demikian, jumlah penyerahan BKP = 10.000.000 maka PPN terutang sebesar :
Dipungut pemungut = 1.000.000
Dibayar sendiri (SPT Masa PPN) = 300.000
Jumlah PPN terutang = 1.000.000 + 300.000 = 1.300.000 ---> kalau benar demikian, alangkah sangat sialnya PKP yang bertransaksi dengan pemungut PPN…

Kasus 2
PKP yang omsetnya tidak melebihi 1,8M, menyerahkan BKP :
a.Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri = 0
b.Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh pemungut = 0
c.Tidak Terutang PPN = 10.000.000
Jumlah penyerahan = 10.000.000
Penghitungan PPN kurang bayar, seharusnya :
PK yang harus dipungut sendiri = 0
PM yang dapat diperhitungkan = 70% X 0 = 0
PPN yang kurang/(lebih) dibayar = Nihil

Penghitungan PPN menurut SE-63, ”harus” sbb :
PK yang harus dipungut sendiri :
10% X Jumlah Seluruh Penyerahan = 10% X 10.000.000 = 1.000.000
PM yang dapat diperhitungkan = 70% X 1.000.000 = 700.000
PPN yang kurang dibayar = 300.000
Dengan demikian, jumlah seluruh penyerahan = 10.000.000, meskipun tidak terutang PPN harus menyetor PPN kurang bayar = 300.000 ---> kalau benar demikian, bolehkah saya menjadi bingung?

Gimana doong ....

Faktur Pajak bagi Pedagang Eceran

2010-04-18T03:21:00.000-07:00

Dengan terbitnya ketentuan dan peraturan pelaksanaan tentang Faktur pajak seiring diberlakukannya UU PPN Tahun 2009 mulai 01 April 2010, maka pertanyaan yang selalu muncul sekitar faktur pajak akhirnya terjawab sudah…
Mulai 01 April 2010 Pengusaha Kena Pajak (PKP) di samping diwajibkan menerbitkan faktur pajak yang harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, juga dapat menerbitkan faktur pajak yang diisi tidak lengkap. Apakah yang dimaksud faktur pajak “lengkap” dan faktur pajak “tidak lengkap” ini? Dan pengusaha mana saja yang dapat menerbitkannya?

Pengisian Faktur Pajak
Terdapat 3 jenis/cara pengisian faktur pajak :

Faktur Pajak “lengkap”, yaitu : faktur pajak diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai ketentuan (dulu dikenal dengan faktur pajak standar). Wajib bagi semua PKP.
Faktur Pajak “tidak lengkap bagi PKP non Pedagang Eceran”, yaitu : faktur pajak diisi secara lengkap, kecuali identitas pembeli (nama, alamat dan NPWP). Faktur pajak ini, dulu disebut faktur pajak sederhana.
Faktur Pajak “tidak lengkap PKP Pedagang Eceran”, yaitu : faktur pajak diisi secara lengkap, kecuali identitas pembeli (nama, alamat dan NPWP) dan nama serta tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Faktur pajak ini, dulu disebut faktur pajak sederhana.
Dengan demikian terdapat dua jenis faktur pajak “tidak lengkap”, yaitu yang diterbitkan oleh PKP Pedagang Eceran dan PKP non Pedagang Eceran.

PKP Pedagang Eceran (PKP PE)

Ketentuan dan tatacara penerbitan faktur pajak baru ini dalam prakteknya sangat merepotkan bagi PKP PE, terutama PKP PE kecil sampai menengah, yang belum punya sistem komputerisasi, atau tidak punya ”kantor” dalam tempat usahanya. Betapa tidak? Untuk merubah faktur sederhana menjadi faktur pajak (baru) ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu :

A. Menyiapkan formulir faktur pajak (baru)
Sebelumnya adalah faktur pajak sederhana yang dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis; sepanjang memenuhi persyaratan paling sedikit memuat :

Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;
Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan;
Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah;
Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

Harus merubah/menambahkan keterangan :

pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
Namun demikian, hal ini mungkin masih bisa dilakukan.

B. Membuat register untuk kode dan nomor seri faktur pajak.

Dalam faktur sederhana tidak syaratkan adanya nomor faktur, tetapi dalam faktur pajak (baru) diwajibkan mencantumkan kode dan nomor seri Faktur Pajak. Hal inilah sangat menyusahkan PKP PE. Bisa dibayangkan seandainya dalam satu hari menerbitkan 500 faktur pajak saja, maka bagi PKP PE yang sudah memiliki lebih dari satu mesin kas register membutuhkan waktu dan biaya mem-program ulang untuk aplikasi kode dan penomoran faktur pajak, apalagi yang masih dibuat secara manual oleh para pramuniaganya. Para pramuniaga tersebut harus mengetahui kode dan nomor ke-berapa yang harus digunakan, belum lagi harus menghitung jumlah harga jual tidak termasuk PPN. Ribet banget, khan? Memang benar sampai dengan 31 Desember 2010 khusus untuk PKP PE diberikan kemudahan untuk menggunakan nomor yang selama ini digunakan, namun sesudah itu?

Seandainya saja...

Apabila saya boleh berandai-andai..., alangkah indahnya seandainya saja Perdirjen Nomor : 10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak, dilakukan perubahan/penambahan, misalnya seperti ini :

Ketentuan Pasal 1 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;
Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/ dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;
Pemberitahuan Ekspor Jasa Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;
Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean; dan
bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 8 paling sedikit harus memuat :

Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
Nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
Jumlah satuan barang apabila ada;
Dasar Pengenaan Pajak; dan
Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

(2) Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 paling sedikit harus memuat :

Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;
Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan;
Jumlah Harga Jual atau Penggantian yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya Pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah;
Tanggal pembuatan Faktur Pajak.

Pengandaian saya terwujud? Semoga saja....

Pedoman Kredit PPN Masukan (Baru)

2010-04-14T09:48:00.000-07:00

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, telah dicabut terhitung mulai 01 April 2010 dengan terbitnya kebijakan baru seiring dengan berlakunya UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 74/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu.

Ketentuan penggunaan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan, terdapat dua hal pokok yang mengalami perubahan, yaitu :
1.Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan :
Ketentuan lama :
PKP Orang Pribadi yang memilih dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Ketentuan baru :
PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
Dengan demikian, baik PKP Badan maupun PKP OP dapat menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan sepanjang peredaran usaha dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp. 1.800.000.000,00.
2.Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan :
Ketentuan lama :
a.80% (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pedagang Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
b.70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan pajak keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak selain Pedagang Eceran.
c.40% (empat puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
Ketentuan baru :
a.60% (enam puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
b.70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak

Bagi yang masih menggunakan form SPT Masa PPN ”Hard Copy”, untuk mempermudah penyusunan SPT Masa PPN, saya mencoba membuat aplikasinya dalam format ms excel disertai rumus yang disesuaikan dengan PMK tersebut di atas. Yang berminat, silahkan di sini
Semoga bermanfaat...

FP dan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak April 2010

2010-04-04T01:06:00.000-07:00

Telah terbit Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-13/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Pertanyaan yang selalu muncul sekitar faktur pajak akhirnya terjawab sudah…

Bentuk Faktur Pajak
Sebagai bukti pungutan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), PKP diwajibkan menerbitkan Faktur Pajak.
Dengan berlakunya UU PPN Tahun 2009, maka mulai masa pajak April 2010 hanya dikenal satu jenis Faktur Pajak, sehingga tidak ada lagi Faktur Pajak Standar ataupun Faktur Pajak Sederhana. Bagaimana bentuk Faktur Pajak (baru) sekarang ini? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat form faktur pajak adalah :
1. Bahwa bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak
2. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :
a. Lembar ke-1, untuk pembeli BKP atau penerima JKP
b. Lembar ke-2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak.
Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembara Faktur Pajak yang bersangkutan.
3. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:
a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP;
b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP;
c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
d. pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
Dengan demikian faktur penjualan atau invoice yang memenuhi kriteria tersebut di atas adalah faktur pajak.

Tata Cara Pengisian Faktur Pajak
Secara garis besar pengaturan tentang pengisian faktur pajak ini tidak banyak mengalami perubahan, yaitu harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
Namun demikian, PKP dapat menerbitkan ”faktur pajak tidak lengkap” yaitu dalam hal identitas pembeli BKP/penerima JKP tidak diketahui, maka PKP dapat menerbitkan Faktur Pajak tanpa harus mengisi identitas pembeli BKP/penerima JKP. Khusus untuk pedagang eceran, dapat menerbitkan Faktur Pajak tanpa harus mengisi identitas pembeli BKP dan tanpa tandatangan dari PKP pedagang eceran tersebut.
Untuk memudahkan pembahasan, saya menggunakan istilah ”Faktur Pajak lengkap” dan ”Faktur Pajak tidak lengkap”

Tata Cara Penyusunan SPT Masa PPN
Seiring dengan terbitnya PER-13/PJ/2010, terbit pula PER-14/PJ/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
Berdasarkan PER-14/PJ/2010 ini, maka formulir SPT Masa PPN yang selama ini kita pergunakan masih tetap berlaku, hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah cara pengisian form 1107 A.
Untuk ”Faktur Pajak lengkap” diisikan pada form 1107 A, angka II Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak.
Untuk ”Faktur Pajak tidak lengkap” diisikan pada form 1107 A, angka III Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana.
Akhirnya, untuk mempermudah penyusunan SPT Masa PPN, saya mencoba membuat aplikasinya dalam format ms excel yang disertai rumus. Yang berminat, silahkan klik di sini.
Dan contoh formulir faktur pajak dalam format ms excel yang sudah dilengkapi dengan rumus untuk mempermudah untuk mencetak, silahkan unduh di sini.

Semoga bermanfaat...

Penghasilan Campuran Bagi WP Badan

2010-03-25T00:38:00.000-07:00

Judulnya lucu ya? Saya gunakan istilah “Penghasilan campuran” dengan maksud mempermudah dan menyingkat kata-kata dalam pembahasan selanjutnya. Yang saya maksud dengan penghasilan campuran adalah di samping menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final atau penghasilan yang bukan objek pajak juga menerima/memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh non Final.

Saya yakin bahwa sudah banyak yang paham tentang tata cara penghitungan pajak terutang serta cara menuangkannya dalam SPT Tahunan PPh Badan, tetapi saya juga yakin bahwa tidak sedikit yang belum memahaminya.
Bagi Wajib Pajak Badan yang menerima/memperoleh penghasilan campuran, penghitungan pajaknya memang “agak lain” terkait dengan penggunaan fasilitas tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E UU PPh serta cara pengisian rekonsiliasi fiskal pada form 1771-I.

Peredaran Bruto
Berdasarkan Pasal 31E UU PPh, maka Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sedangkan menurut buku petunjuk pengisian SPT, menyebutkan bahwa peredaran bruto adalah jumlah penerimaan/perolehan bruto dari kegiatan usaha di Indonesia.
Dengan demikian Wajib Pajak badan dalam negeri yang menerima/memperoleh penghasilan campuran yang jumlah seluruh penghasilan campuran dari kegiatan di Indonesia tidak melebihi Rp. 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00. Dan penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang menerima/memperoleh penghasilan campuran, sudah pasti dari bagian penghasilan yang dikenakan PPh non Final.

Rekonsiliasi/Penyesuaian Fiskal
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah cara menyusun penyesuaian fiskal dan menuangkannya dalam formulir 1771-I SPT Tahunan PPh Badan. Sepintas memang kelihatan membingungkan, tetapi apabila kita memperhatikan secara seksama Buku Petunjuk Pengisian SPT, saya percaya semua bisa memahami.
Saya mencoba membuat ilustrasinya, tetapi karena saya masih “gaptek” membuat table dalam fitur ini, maka bagi yang masih bingung silahkan klik di sini.
Selamat binguun….

WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Jilid 2)

2010-01-29T07:31:00.000-08:00

Batasan pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 208/PMK.03/2009 yang mulai berlaku tanggal 10 Desember 2009. Ketentuan ini tidak berlaku surut seperti “biasanya”.

Itulah kenapa dalam postingan ini saya memilih judul “WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Jilid 2)”

Agar tidak bingung marilah kita tengok ketentuan sebelumnya, yaitu :

Berdasarkan Pasal 25 ayat (7) huruf c UU nomor 36 Tahun 2008 beserta memori penjelasannya, yang dimaksud dengan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari peredaran bruto.
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 255/PMK.03/2008 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili. Besarnya angsuran PPh Pasal 25, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 255/PMK.03/2008, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan WP OPPT adalah :

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu; atau
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha yang berbeda dengan domisili (meskipun hanya satu tempat usaha).

Dan batasan pengertian ini berlaku mulai 01 Januari 2009 sd. 9 Desember 2009.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 208/PMK.03/2009 maka mulai tanggal 10 Desember 2009 batasan pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) dirubah menjadi : Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.

Marilah kita persandingkan perubahan tersebut :

Semula :

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Diubah :

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer.

Semula :

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili.

Diubah :

Wajib Pajak Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.

Dengan demikian, dapat ditarik suatu simpulan bahwa mulai tanggal 10 Desember 2009 semua Wajib Pajak Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer (pedagang eceran) adalah termasuk dalam pengertian WP OPPT.

Sedangkan pengertian pedagang pengecer (pedagang eceran) yang ”baku” adalah berdasarkan PP Nomor 143 Tahun 2000, yaitu :

Pedagang Eceran adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut:

a. menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah; dan

b. menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; dan

c. melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Bagaimana penghitungan PPh terutang dalam satu tahun pajak dan cara penyusunan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, masihkah merujuk ketentuan lama? Belum jelas....

Sementara itu ketentuan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) PMK-255/PMK.03/2008 sampai postingan ini ditulis, belum dapat saya temukan...

Lagi-lagi, kita hanya dapat menunggu...

Bukti Pemotongan PPh Ps 21 Pegawai Tetap

2009-12-25T01:15:00.000-08:00

Tahun pajak 2009 akan segera berakhir, menyusul kewajiban penyusunan, penghitungan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 untuk masa Desember Berbeda dengan masa pajak lainnya, penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak terakhir ini bersifat kumulatif, yaitu meliputi satu tahun kalender.

Di samping kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21, pemotong pajak harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap paling lama satu bulan setelah tahun kalender berakhir.

Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan aplikasi/installer e-SPT Masa PPh Pasal 21, tetapi untuk penghitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing pegawai tetap masih harus dihitung sendiri untuk setiap masa pajak dan harus dibuat di dalam kertas kerja yang wajib disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi pemberi kerja/pemotong pajak yang mempunyai banyak pegawai tetap memang sedikit merepotkan, apalagi masih menggunakan penghitungan secara manual ...

Untuk lebih memudahkan pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap (form 1721-A1), saya membuat aplikasi penolong atau semacam jembatan untuk membuat/menerbitkan form 1721-A1 tersebut.
Berminat? Silahkan klik di sini.

Aplikasi ini akan meringankan tugas para pemberi kerja/pemotong pajak, utamanya bagi yang memiliki banyak pegawai tetap, semoga .....

WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

2009-12-19T02:32:00.000-08:00

Berdasarkan ketentuan lama, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KE-171/PJ/2002 yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran.
Dan besarnya angsuran yang harus dibayar oleh adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan, yang dibayarkan atas nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing tempat usaha/gerai (outlet).

Dengan diundangkannya UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang berlaku mulai 01 Januari 2009, terjadi perubahan tentang pengertian WP OPPT. Berdasarkan Pasal 25 ayat (7) huruf c UU nomor 36 Tahun 2008 beserta memori penjelasannya, yang dimaksud dengan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari peredaran bruto.
Batasan pengertian ini memang masih belum jelas, dan menimbulkan banyak tafsir. Bisa dibayangkan, bahwa semua Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, termasuk WP OPPT.
Pengertian ini dijabarkan menjadi jelas dan pasti dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 255/PMK.03/2008 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili. Besarnya angsuran PPh Pasal 25, ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 255/PMK.03/2008, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan WP OPPT adalah :
1.Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu; atau
2.Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha yang berbeda dengan domisili (meskipun hanya satu tempat usaha).

Apakah usaha restoran termasuk perdagangan atau tidak, masih dalam perdebatan. Karena tahun pajak 2009 akan segera berakhir dan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh OP, maka yang pasti perlu berbenah diri adalah :
1Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan kendaraan bermotor yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu; dan
2Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha yang berbeda dengan domisili.

Saya tidak tahu apakah sudah ada petunjuk teknis yang baru mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2009 bagi WP OPPT tersebut. Namur karena substansinya hampir sama, saya kira tata caranya tidak jauh berbeda dengan ketentuan lama, yaitu :
a.Angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar merupakan pelunasan PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final
b.Angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar merupakan kredit Pajak atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final.

Agar dapat memberikan kepastian hukum, alangkah baiknya segera terbit petunjuk teknisnya, dan kita hanya bis menunggu…

Faktur Pajak (FP)

2009-12-18T08:15:00.000-08:00

Dengan ditetapkannya UU Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku 01 April 2010, maka terdapat perubahan ketentuan yang mengatur tentang tata cara penerbitan FP.
Meskipun ketentuan lebih lanjut atau petunjuk pelaksanaannya belum terbit, ada baiknya kita pahami perubahan-perubahan tersebut dengan maksud agar dapat dijadikan sebagai ”bahan persiapan” bagi para Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menerbitkan FP setelah Undang-undang ini berlaku.

1. Bentuk FP
Bentuk FP diatur di dalam batang tubuh UU, hampir tidak ada perubahan. Perubahan yang ada, yaitu jabatan yang berhak menandatangani FP, ditiadakan.
2. Saat pembuatan FP
Dalam ketentuan lama, saat pembuatan FP diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Didalam ketentuan baru, diatur dalam batang tubuh UU. Terdapat perubahan yang sangat subtansial, bahwa tidak ada ketentuan paling lambat, melainkan harus dibuat, yaitu :
a.FP harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
b. FP harus dibuat pada saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. FP Gabungan
Ketentuan yang mengatur tentang FP Gabungan tetap ada, terdapat perubahan dalam hal saat pembuatan, yaitu bahwa FP Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.
4. FP Sederhana
Ketentuan mengenai FP Sederhana, dihapuskan. Dengan demikian tidak ada lagi FP Sederhana.
5. Tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak dalam ketentuan lama diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dalam ketentuan baru diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk lebih memudahkan letak perubahannya saya mencoba membuat persandingan ketentuan FP antara yang lama dan yang baru yang dapat dilihat di sini...

Dari berbagai perubahan tersebut di atas, paling utama yang harus kita ingat yaitu tidak ada lagi penerbitan FP yang ”bergeser” ke akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP). Di samping itu juga tidak diperkenankan lagi menerbitkan FP Sederhana.
Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana halnya apabila pembeli/penerima BKP/JKP yang tidak memiliki NPWP? Atau bagaimana halnya penerbitan FP oleh PKP Pedagang Eceran?

Mungkin hal ini akan terbit petunjuk teknis pelaksanaannya, namun sebelum hal itu ada, saya mencoba mengurai menurut pemahaman saya.
Di dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) terdapat juga perubahan-perubahan ketentuan yang berkaitan dengan FP. Perubahan tersebut terdapat pada Pasal 14 ayat (1) huruf e, yang intinya adalah bahwa :
a. PKP yang menerbitkan FP tanpa menuliskan nama, alamat, dan NPWP pembeli/penerima BKP/JKP; atau
b. PKP Pedagang Eceran yang menerbitkan FP tanpa menuliskan nama, alamat, dan NPWP pembeli/penerima BKP/JKP, serta tidak mencantumkan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani FP;
tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Dengan demikian PKP masih dapat menerbitkan FP “tidak lengkap” apabila pembeli/penerima BKP/JKP belum memiliki NPWP, dan PKP Pedagang Eceran yang menerbitkan FP “Sederhana” kepada konsumen akhir. Sudah barang tentu FP “tidak lengkap” atau FP “Sederhana” ini tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Dalam ketentuan lama tentang FP Sederhana tidak ada keharusan untuk mencantumkan kode dan nomor seri FP, serta FP Sederhana lembar kedua dapat berupa rekaman FP Sederhana dalam bentuk media elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain : diskette, Digital Data Storage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan Compact Disc (CD). Dalam ketentuan baru tidak ada lagi FP Sederhana, yang ada FP yang dapat diisi “tidak lengkap”.

Bagi PKP Pedagang Eceran masih saja terdapat kendala-kendala, meskipun dapat menerbitkan FP yang diisi “tidak lengkap” masih terdapat keharusan mencantumkan kode dan nomor seri FP. Bagaimana seandainya terdapat kesalahan penomoran, pembatalan transaksi, bagaimana pula membuat FP atau FP Pengganti? Dan semua itu harus dilakukan oleh PKP Pedagang Eceran....., akan mampukah?

Ada perlakukan khusus? Mudah-mudahan.....

Benchmark DJP

2009-12-14T23:27:00.000-08:00

Benchmarking dalam dunia bisnis merupakan suatu proses sistematik dalam membandingkan produk, jasa atau praktik suatu organisasi terhadap kompetitor atau pemimpin industri untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Dalam melakukan benchmarking, suatu organisasi membandingkan nilai-nilai tertentu (dari dalam organisasi) dengan suatu titik referensi atau standar keunggulan yang sebanding. Dengan melakukan pembandingan tersebut, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan kemudian menentukan langkah yang sistematik dan terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Benchmarking yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disusun dalam suatu konsep yang disebut Total Benchmarking. Dalam rangka melaksanakan fungsinya memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Dengan berasumsi bahwa wajib pajak dengan karakteristik yang sama akan cenderung memiliki perilaku bisnis yang sama, kondisi keuangan dan perpajakan masing-masing wajib pajak dapat dibandingkan dengan suatu benchmark yang mewakili karakeristik wajib pajak yang bersangkutan. Dengan melakukan pembandingan tersebut, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat secara sistematis mendeteksi wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan yang tinggi, untuk kemudian dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun rasio total benchmarking. Dengan menggunakan data perpajakan tahun 2005 sd. 2007 telah disusun rasio-rasio benchmark untuk 20 (dua puluh) KLU, dan telah diterbitkan pula petunjuk pemanfatannya berdasarkan SE-96/PJ/2009.
Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan benchmark. Total benchmarking bukan merupakan suatu proses enforcement di mana wajib pajak diharuskan untuk mengikuti standar yang ditetapkan, melainkan suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya.

Nampaknya petunjuk teknis ini lebih ditujukan kepada fiskus, tapi tidak ada jeleknya kita sebagai masyarakat Wajib Pajak juga memahami Total Benchmarking yang dikeluarkan oleh DJP ini. Sengaja saya salin lagi matriks rasio-rasio benchmark agar lebih gampang dibaca, seperti ini....

Semoga bermanfaat....

PPh Bukan Pegawai (PER-57) Gross Up

2009-11-28T09:07:00.000-08:00

Seperti telah saya tulis dalam postingan sebelumnya, bahwa gross up adalah pemberian tunjangan PPh kepada pegawai tetap yang besarnya sama dengan jumlah PPh yang harus dipotong. Dengan demikian sebetulnya judul di atas tidak pada tempatnya. Tetapi untuk memudahkan …. Anggap saja istilah tersebut sudah benar.
Ada kalanya pemberi jasa kelompok Bukan Pegawai tidak mau dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atau dalam perjanjian kerjanya disebutkan bahwa imbalan jasa tersebut adalah jumlah bersih (net), atau dengan kata lain imbalan jasa tersebut tidak termasuk pemotongan PPh Pasal 21. Apabila demikian halnya, terus bagaimana caranya pengguna jasa/pemberi kerja dapat memotong PPh Pasal 21 yang menjadi kewajibannya tanpa harus menanggung beban pajaknya?

Pilihan pertama : PPh Pasal 21 ditanggung pengguna jasa/pemberi kerja, sebagai konsekwensinya jumlah tersebut tidak dapat dibiayakan bagi pengguna jasa/pemberi kerja.
Pilihan kedua : Dihitung kembali jumlah yang dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yaitu jumlah yang sebenarnya apabila imbalan tersebut termasuk PPh Pasal 21.

Sebagai contoh, saya berikan ilustrasi sebagai berikut :
Imbalan jasa kepada tenaga ahli (ber-NPWP) sebesar Rp. 100.000.000,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebesar Rp. 2.500.000,00 Nah, apabila tenaga ahli tersebut tidak mau dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atau dalam perjanjian kerjanya disebutkan bahwa imbalan jasa tersebut adalah jumlah bersih (net), bagaimana sebaiknya?
Dalam prakteknya, semua pengguna jasa/pemberi kerja akan memilih opsi kedua. Dari contoh tersebut dihitung kembali jumlah yang dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), sebagai berikut :
Imbalan jasa kepada tenaga ahli (ber-NPWP) sebesar = Rp. 100.000.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong = Rp. a
Jumlah Penghasilan Bruto (DPP) = Rp. (100.000.000,00 + a) dan jumlah ini yang tertera dalam Bukti Pemotongan, dan sekaligus merupakan jumlah yang dapat dibiayakan bagi pengguna jasa/pemberi kerja.
Bagaimana cara menghitung berapa besar Rp. a atau Rp. (100.000.000,00 + a) ?

Daripada menghitung secara manual, silahkan unduh Aplikasi Penghit PPh 21 Bukan Pegawai (PER-57) Gross Up dan Non Gross Up.
Udahan ya, saya dulu...

Formula Gross Up

2009-11-28T08:57:00.000-08:00

Meskipun sudah banyak yang paham dengan istilah Gross Up, namun ada baiknya hal ini saya tulis kembali terutama bagi rekan-rekan yang penasaran pengin tahun rumus/formula penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 Gross Up secara manual.
Ada 3 macam metode pemotongan pajak dalam tax payroll method pegawai tetap, yaitu :
1.Net method, merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
Pajak yang ditanggung pemberi kerja, bukan penghasilan bagi yang menerima dan bukan biaya bagi pemberi kerja.
2.Gross Method, merupakan metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
3.Gross-up method, merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.
Pemberian tunjangan pajak oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi yang menerima dan merupakan biaya bagi pemberi kerja. Terdapat 2 jenis pemberian tunjangan pajak, yaitu :
a.tunjangan pajak yang jumlahnya tetap, dan
b.tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang seharusnya dipotong, atau populer dengan istilah gross up.

Skema penghitungan PPh Pasal 21 gross up :
Penghasilan = a
Tunjangan PPh = 1.000,00
Jumlah Penghasilan Bruto = (1.000,00 + a)
Penguran Penghasilan Bruto = b
Jumlah Penghasilan Neto = (1.000,00 + a – b)
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = c
Penghasilan Kena Pajak = (1.000,00 + a – b – c)
PPh terutang = 1.000,00

Formula/rumus gross up PPh Pasal 21 atas pegawai tetap
Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh baru) terbagi dalam 4 lapisan kena pajak, sesuai dengan lapisan tarif yang terdapat dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, dapat dijabarkan formula gross up PPh pasal 21, sebagai berikut :

Lapisan 1 :
Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp. 1 sd. Rp. 47.500.000
Tunjangan PPh = (PKP setahun - 0) x 5/95 + 0

Lapisan 2 :
Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp. 47.500.000 sd. Rp. 217.500.000
Tunjangan PPh = (PKP setahun – Rp. 47.500.000) x 15/85 + Rp. 2.500.000

Lapisan 3 :
Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp. 217.500.000 sd. Rp. 405.000.000
Tunjangan PPh = (PKP setahun – Rp. 217.500.000) x 25/75 + Rp. 32.500.000

Lapisan 4 :
Untuk Penghasilan Kena Pajak = di atas Rp. 405000000
Tunjangan PPh = (PKP setahun - Rp. 405.000.000) x 30/70 + Rp. 95.000.000

Contoh penggunaan :
Badu (K/0) pegawai tetap dengan gaji sebesar Rp. 10.000.000,00 sebulan (take home pay). Berapa tunjangan pajak yang harus diberikan, sehingga take home pay tetap sebesar Rp. 10.000.000,00
Jawab (Jamsostek diabaikan) :
Penghasilan bruto setahun = Rp. 120.000.000,00
Biaya Jabatan = Rp. 6.000.000,00
Penghasilan Neto setahun = Rp. 114.000.000,00
PTKP (K/0) = Rp. 17.160.000,00
Penghasilan Kena Pajak = Rp. 96.840.000,00 (termasuk dalam lapisan 2)
Tunjangan PPh/PPh terutang = (96.840.000,00 – 47.500.000,00) X 15/85 + 2.500.000,00
= Rp. 11.207,059,00

Pengujian :
Penghasilan = Rp. 120.000.000,00
Tunjangan PPh = Rp. 11,207,059,00
Jumlah Ph Bruto setahun = Rp. 131.207.059,00
Biaya Jabatan = Rp. 6.000.000,00
Penghasilan Neto setahun = Rp. 125.207.059,00
PTKP (K/0) = Rp. 17.160.000,00
Penghasilan Kena Pajak = Rp. 108.047.059,00
Tunjangan PPh/PPh terutang = Rp. 11.207.050,00

Namun demikian, rumus manual tersebut terdapat selisih, karena adanya pembulatan kebawah dalam ribuan rupiah dalam penerapan tarip.
Lebih akurat menggunakan ”iteration” dalam formula Ms Excell.

Pemotongan PPh atas Jasa Konsultan

2009-11-20T22:01:00.000-08:00

Jasa konsultan yang saya maksudkan di sini tidak termasuk jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
Dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23? Pertanyaan ini selalu muncul tatkala para pemotong pajak/pemberi hasil melakukan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh tenaga ahli.

Hal ini dapat dimaklumi karena selaku pemotong pajak, apabila dalam memotong pajak terlalu besar dari yang seharusnya akan menimbulkan protes dari Wajib Pajak yang dipotong. Sebaliknya, apabila dalam memotong pajak lebih kecil dari yang seharusnya, maka pemotong pajak berpotensi menanggung kesalahan tersebut, dalam arti bahwa kekurangan pemotongan tersebut dibayar sendiri oleh pemotong pajak, karena dalam kenyataannya pemotong pajak akan kesulitan menagih/memotong atas kekurangan pemotongan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Perdebatan antara pemotong pajak dan Wajib Pajak yang dipotong sering terjadi terutama apabila dilihat secara sekilas dipotong PPh Pasal 21 benar, dipotong PPh Pasal 23 juga benar. Perbedaan besaran pemotongan antara PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 juga memicu perdebatan antara pemotong pajak dengan Wajib Pajak yang dipotong. Semua ini bermuara karena adanya perbedaan penafsiran dan perbedaan kepentingan.

Untuk menjawab pertanyaan ini, hal mendasar yang wajib kita pahami adalah bahwa pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, karena pada hakekatnya PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23 adalah pembayaran dalam tahun berjalan untuk Wajib Pajak orang pribadi. Dengan demikian pemotongan PPh Pasal 21 tidak dapat dilakukan atas penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri.

Persoalannya sekarang mana yang harus dipotong PPh Pasal 21 dan mana yang harus dipotong PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
Berdasarkan :
1. Pasal 21 ayat (1) huruf d UU Nomor 36 Tahun 2008 beserta memori penjelasannya, disebutkan :
Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :
badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
2. Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1 PMK-252/PMK.03/2008, dan Pasal 2 ayat (1) huruf d PER-31/PJ/2009, disebutkan :
Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 meliputi :
Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
honorarium atau imbalan lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
3. Pasal 3 huruf c angka 1 PMK-252/PMK.03/2008 dan Pasal 3 huruf c angka 1 PER-31/PJ/2009, disebutkan :
Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :
Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah cukup jelas, bahwa penghasilan atas tenaga ahli dipotong PPh Pasal 21 sepanjang tenaga ahli tersebut melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
Di pihak lain, Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh, menyebutkan :
dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Pada memori penjelasannya disebutkan : cukup jelas

Menurut pemahaman saya, jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, maksudnya adalah apabila bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21 maka merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Memang ada sementara orang mengartikan bisa menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21, bisa juga menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan maksud memilih mana yang lebih menguntungkan bagi pihak yang dipotong.
Jasa konsultan yang dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh ini berdiri sendiri, tidak termasuk jenis ”jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”

Dengan demikian, khusus penghasilan jasa konsultan, terdapat dua rujukan yang masing-masing berlaku sepenuhnya, yaitu Per-31 dan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh.

Atas penghasilan dari jasa konsultan yang berbentuk badan, dipotong PPh Pasal 23. Atas penghasilan dari jasa konsultan berbentuk persorangan, dipotong PPh Pasal 21 benar, dipotong PPh Pasal 23 juga tidak salah....

Bingung, khan ...?

UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TAHUN 2009

2009-11-05T00:16:00.000-08:00

Undang-undang PPN yang baru telah ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2009 dengan nama Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, dan berlaku mulai tanggal 01 April 2010.
Terdapat banyak perubahan dengan UU PPN yang lama, tetapi menurut saya yang sangat menonjol antara lain :

1. Diatur mengenai ekspor Jasa Kena Pajak dan dikenakan tarip 0 (nol) persen. Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai diatur Peraturan Menteri Keuangan.
2. Untuk memberi kepastian hukum, jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN yang semula ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dimasukkan ke dalam batang tubuh UU PPN dan PPnBM
3. Tidak dikenai PPN atas penyerahan makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
4. Agar paralel dengan perlakuan pengembalian (retur) Barang Kena Pajak, diberikan pengaturan bahwa PPN yang sudah dipungut atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan/dikembalikan sebagian atau seluruhnya, dapat dikembalikan (diretur).
5. Apabila dalam suatu Masa Pajak terdapat kelebihan pajak maka atas kelebihan pajak tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan dapat direstitusi pada akhir tahun buku, kecuali Wajib Pajak tertentu.
6. Deemed pajak masukan, UU ini mengatur mengenai Deemed Pajak Masukan yaitu mekanisme penetapan besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan bagi Wajib Pajak tertentu, baik berdasarkan omzet maupun kegiatan usaha (sektoral).
7. Ketentuan yang mengatur Faktur Pajak Sederhana ditiadakan. Penghapusan sanksi administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak, berupa: identitas pembeli, atau identitas pembeli, serta nama dan tanda tangan (untuk penyerahan oleh PKP pedagang eceran).
8. Ketentuan penyetoran dan pelaporan tidak mengikuti UU KUP, tetapi diatur tersendiri dalam batang tubuh UU, yaitu : Penyetoran PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan, dan SPT Masa PPN disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
9. Muncul kembali ketentuan tanggung renteng. Bahwa pembeli BKP atau penerima JKP bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkkan bukti bahwa pajak telah dibayar.

Untuk memahami lebih jauh perbedaan UU PPN lama dengan UU PPN baru, silahkan pelajari Persandingan UU PPN 2000 & UU PPN 2009

Norma Penghitungan bagi PDL Asuransi

2009-10-13T23:55:00.000-07:00

Semua kekhawatiran saya tentang agen/petugas dinas asuransi sebagaimana saya tulis dalam postingan tanggal 09 Agustus 2009 dengan judul “AGEN ASURANSI DAN PAJAK PENGHASILAN” ternyata tidak terjadi dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-57/PJ/2009 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-100/PJ/2009.

SE-100 ini menegaskan bahwa sepanjang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 maka petugas dinas luar asuransi dan distributor perusahaan MLM atau direct selling dalam menghitung penghasilan netonya dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Hal ini sekaligus sangat sinkron dengan penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PER-57 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh petugas dinas luar asuransi dan distributor perusahaan MLM atau direct selling yang dasar pengenaan pajaknya diberikan pengurangan sebesar 50%

Apakah ini hasil perjuangan dari rekan-rekan asuransi atau gebrakan Direktur Jenderal Pajak yang baru, bagi saya yang paling utama ketentuan tersebut lebih logis dan adil. Logis dalam artian menghindari kesan potong dulu, kembalikan kemudian. Dan adil dalam artian terdapat perlakuan sama atas kasus yang sama...

Penghitungan PPh Ps 21 Bukan Pegawai (PER-57)

2009-10-13T23:49:00.000-07:00

Berdasarkan Pasal 3 huruf c, PER-31/PJ/2009 disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :

1. Tenaga ahli, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi;
12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PER-31/PJ/2009 atas Wajib Pajak orang pribadi Bukan Pegawai sebagaimana tersebut di atas, terkesan tidak adil dan ”pilih kasih” karena tata cara penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Bukan Pegawai semuanya diperlakukan sama, kecuali Tenaga Ahli. Untuk Tenaga Ahli, dasar pengenaan pajaknya adalah 50% dari penghasilan bruto, ini bisa diartikan atau bisa dianggap bahwa pengurangan sebesar 50% adalah besaran perkiraan penghasilan neto. Penghitungan demikian itu memang sesuai prinsip Pajak Penghasilan, bahwa tarip pajak diterapkan atas penghasilan neto/penghasilan kena pajak, tetapi kenapa hanya untuk tenaga ahli?

Akhirnya pertanyaannya tersebut terjawab dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-57/PJ/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
PER-57 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009, pada intinya hanya merubah tata cara penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi hasil/pemotong pajak atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Berdasarkan PER-57 ini tata cara penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan semuanya diperlakukan sama, tanpa kecuali.

Saya mencoba membuat persandingan tata cara penghitungan PPh Pasal 21 antara ketentuan lama (PER-31) dan ketentuan baru (PER-57) dalam bentuk matriks yang bisa dilihat di sini.

Sehubungan dengan hal tersebut saya juga mencoba membuat aplikasi penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Bukan Pegawai dalam format Ms Excel yang dapat diunduh di sini.

SPT MASA POT/PUT (PER-53/PJ/2009)

2009-10-05T23:12:00.000-07:00

Telah diterbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-53/PJ/2009 tanggal 30 September 2009 yang menetapkan tentang bentuk formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/pemungutannya.

Peraturan Dirjen Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 01 Nopember 2009 dan sekaligus mencabut Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-43/PJ/2009.

Untuk memudahkan pembuatan/penyusunan laporan, maka formulir-formulir tersebut telah saya buat dalam format Ms Excel. Bagi yang berminat silahkan klik di sini.

Aplikasi Unggulan

2009-09-17T01:45:00.000-07:00

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2011 (Excel)

Formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011 dalam format ms. excel dilengkapi dengan rumus penghitungan pajak terutang :

SPT Tahunan PPh Badan
SPT Tahunan PPh OP
SPT Tahunan PPh OP (S)
SPT Tahunan PPh OP (SS)

Silahkan unduh di sini.

APLIKASI PENGHITUNGAN PENYUSUTAN FISKAL

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah penyusunan Daftar Penyusutan/Amortisasi yang wajib dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh yang dapat digunakan untuk :

Menghitung penyusutan/amortisasi dengan metode Garis Lurus maupun Saldo Menurun.
Hanya dapat untuk menghitung penyusutan/amortisasi tahun pajak 2001 dan seterusnya.
Langsung dapat dipindahkan ke formulir Daftar Penyusutan/Amortisasi sebagai kelengkapan lampiran SPT Tahunan PPh.

Silahkan unduh di sini.

APLIKASI PPh 21 PEGAWAI TETAP UNTUK SATU TAHUN KALENDER

Aplikasi ini disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam PER-31/per-57, dalam upaya mempermudah melakukan penghitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap dalam satu tahun kalender, yang meliputi :

Metode Gross Up dan Non Gross Up.
Pegawai lokal & ekspatriat.
Pegawai yang menerima uang rapel dalam tahun berjalan

Pegawai yang berkerja selama 12 bulan.
Pegawai yang berkerja setelah bulan Januari (bekerja dalam tahun berjalan), baik yang benar-benar pegawai baru maupun pegawai baru pindahan dari satu pemberi kerja yang sama.
Pegawai yang berhenti berkerja dalam tahun berjalan, bulan di mana pegawai berhenti merupakan masa pajak terakhir.
Pegawai yang ber-NPWP dlm tahun berjalan, masa pajak di mana pegawai dimulai ber-NPWP secara otomatis telah menghitung kembali PPh Pasal 21 dalam masa pajak sebelum ber-NPWP.
Data penghitungan otomatis tertuang dalam formulir 1721-A1 (dapat diakses masa kapanpun, tidak hanya bulan Desember)

Aplikasi ini dapat dipergunakan terus, sepanjang belum ada perubahan ketentuan perundang-undangan perpajakan

Bagi yang berminat klik saja di sini.

APLIKASI SPT MASA PPN

Aplikasi penyusunan SPT Masa PPN ini dapat digunakan untuk :

PKP yang menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran secara normal (PK dikurangi PM)
PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu (PMK-79), yaitu :
1. semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran,
2. semata-mata melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran.
PKP yang mempunyai peredaraan usaha tidak melebihi jumlah tertentu (PMK-74), yaitu :
1. PKP yang melakukan penyerahan JKP yang mempunyai jumlah peredaran usaha tidak melebihi 1.800.000.000 dalam satu tahun buku,
2. PKP yang melakukan penyerahan BKP yang mempunyai jumlah peredaran usaha tidak melebihi 1.800.000.000 dalam satu tahun buku
PKP dengan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PMK-75, yaitu :
1. PKP jasa pengiriman paket,
2. PKP jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata.
PKP yang melakukan penyerahannya terutang PPN dan yang tidak terutang PPN dan/atau PPN dibebaskan (PMK-78)

Silahkan unduh di sini.

KOMPAK (Kalkulator Menghitung Pajak)

Aplikasi menghitung pajak dengan cepat (semacam kalkulator), untuk penghitungan :

PPh Pasal 21 Masa (Bulanan).
PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir (Tahunan).
PPh Orang Pribadi dan PPh Badan.
Pajak Pertambahan Nilai

Silahkan unduh di sini.

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2010 (Excel)

Formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2010 dalam format ms. excel dilengkapi dengan rumus penghitungan pajak terutang :

SPT Tahunan PPh Badan
SPT Tahunan PPh OP
SPT Tahunan PPh OP (S)
SPT Tahunan PPh OP (SS)

Silahkan unduh di sini.

APLIKASI SPT MASA PPN 1111/1111 DM (sama persis dengan format pdf)

Formulir 1111 dan 1111 DM (v.20022011) :

Aplikasi SPT Masa PPN dalam format ms. Excel ini dibuat dan dirancang sudah sesuai bentuk maupun ukurannya dengan formulir asli dengan format Pdf dari DJP, sehingga hardcopy-nya sudah tidak dapat dibedakan lagi. Persembahan ini sebagai upaya mempermudah penyusunan SPT Masa PPN (hardcopy) yang dapat digunakan untuk :

PKP dengan penghitungan mekanisme kredit secara normal (PK-PM) termasuk PKP yang menggunakan Nilai Lain sebagai DPP.
Hanya meng-entry data pada formulir lampiran, selanjutnya secara otomatis sudah tersaji dalam formulir induk.
Tidak perlu lagi memilah/menghitung mana yang dipungut sendiri, mana yang dipungut pemungut, mana yang tidak dipungut, maupun mana yang tidak dikenakan.

Oleh karena dirancang persis aslinya, apabila lebar kolom tidak cukup, maka penulisan nama PKP dapat disingkat atau ubah jenis font (huruf) dan sebaiknya menggunakan "arial narrow" karena bentuknya ramping.

Tersedia dalam Format Excel 2003 (.xls) dan Execl 2007 (.xlsx), selamat mencoba, dan klik di sini, semoga bermanfaat..

FORM SPT TAHUNAN PPh BADAN 2008

2009-09-07T20:25:00.000-07:00

Bagi yang masih membutuhkan Form SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 (plus rumus), silahkan klik di sini.

SPT MASA PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN (BARU)

2009-08-19T20:57:00.000-07:00

Berdasarkan PER-43/PJ/2009 telah ditetapkan bentuk Surat Pemberitahuan Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa PPh 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya.
Agar lebih praktis dan mudah menggunakannya, formulir-formulir tersebut saya buat dalam format Ms Excel. Bagi yang berminat, silahkan klik di sini.

SPT TAHUNAN PPh TAHUN 2009

2009-08-13T20:20:00.000-07:00

Berdasarkan Perdirjen nomor : PER-34/PJ/2009 yang (lampirannya tidak disertakan) ditetapkan bentuk formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi; dan PER-39/PJ/2009 ditetapkan bentuk formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan. Meski masih agak lama, tetapi saya telah membuat bentuk formulirnya dengan format Ms Excel plus rumus penghitungan PPh terutang. Terdiri dari form 1771, 1770, 1770S, dan 1770SS. Bagi yang berminat silahkan klik di sini.

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

2009-08-13T04:23:00.000-07:00

Saya mencoba membuat sendiri aplikasi penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap, Bukan Pegawai, Pegawai Tetap (Gross Up & Non Gros UP), SSP Baru dan Formulir SPT Masa PPh Pasal 21. Bagi yang berminat silahkan klik di sini.

AGEN ASURANSI DAN PAJAK PENGHASILAN

2009-08-09T06:06:00.000-07:00

Status agen asuransi.
Jujur, saya sendiri tidak tahu secara persis apa dan bagaimana status agen/petugas dinas luar asuransi dengan perusahaan asuransi yang menaunginya. Tetapi berdasarkan apa yang saya baca dan keterangan dari agen asuransi itu sendiri, maka saya mencoba mengurai bagaimana seharusnya penghitungan Pajak Penghasilan atas agen asuransi ini.

Hubungan kerja antara agen asuransi (perseorangan) dan perusahaan asuransi (badan hukum) terdapat beberapa konsep yang antara lain :
1. Agen sebagai employee, dengan demikian hubungan kerjanya sebagaimana layaknya employee dan employer, dan
2. Agen sebagai partner/mitra kerja, dengan demikian statusnya bukan sebagai employee tetapi sebagai mitra yang kedudukannya setara.
Dewasa ini hampir seluruh perusahaan asuransi menerapkan konsep agen/petugas dinas luar asuransi sebagai mitra kerja. Hal ini mungkin berdasarkan pertimbangan bahwa masing-masing konsep hubungan tersebut akan sangat menentukan apakah perusahaan asuransi yang harus bertanggung gugat secara badan hukum, atau agen asuransi yang harus bertanggunggugat sendiri terhadap kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya. Dan sejauh mana pula tanggung gugat agen asuransi tersebut dapat dialihkan ke pihak perusahaan asuransi.

Ikatan Agen Asuransi Indonesia (IAAI) menjelaskan bahwa :
1. Status agen asuransi bukan sebagai karyawan telah disebutkan dalam kontrak kerja. Mereka bekerja dengan biaya operasional ditanggung sendiri
2. Agen asuransi tidak dapat dimasukkan sebagai karyawan. Sebab, karakteristik ini tidak sama. Bahkan, posisi agen dianggap Sandy lemah. Hal itu berupa agen baru dapat pindah ke perusahaan lain jika telah bekerja selama enam bulan. Apalagi kontrak dapat diputuskan perusahaan kepada agen asuransi sewaktu-waktu tanpa pemberian pesangon. Malahan, hal ini tidak diberitahukan 14 hari atau 30 hari sebelumnya.

Untuk menjadi agen/petugas dinas luar asuransi, bukan mengajukan lamaran kerja tetapi mengajukan permohonan menjadi agen asuransi, yang masing-masing perusahaan asuransi mempunyai tatacara dan persyaratan sendiri.

Dengan demikian menurut saya, dalam PER-31/PJ/2009 agen/petugas dinas luar asuransi dikelompokkan atau dikategorikan sebagai bukan pegawai adalah sudah pada tempatnya.

Pemotongan Pajak oleh Pihak Lain
Penghasilan yang diterima atau diperoleh agen asuransi akan dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi hasil/pemotong pajak. Tatacara penghitungan dan pemotongannya diatur dalam PER-31/PJ/2009 sebagai berikut :
1. Agen/petugas dinas luar asuransi termasuk kelompok bukan pegawai sehingga penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong tidak sama dengan pegawai.
2. PPh Pasal 21 = DPP X Tarip Pasal 17 ayat (1) huruf a (progresif)
DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dihitung sebagai berikut :
a. Apabila penghasilan yang diterima bersifat berkesinambungan, tidak ada penghasilan lain, dan telah ber-NPWP, maka DPP dihitung sebesar = Penghasilan Bruto dikurangi PTKP yang dihitung secara bulanan dan kumulatif.
b. Apabila penghasilan yang diterima bersifat berkesinambungan, ada penghasilan lain, dan telah ber-NPWP, maka DPP dihitung sebesar = Penghasilan Bruto yang dihitung secara bulanan dan kumulatif.
c. Apabila penghasilan yang diterima bersifat tidak berkesinambungan, tidak ada penghasilan lain, dan telah ber-NPWP, maka DPP dihitung sebesar = Penghasilan Bruto yang dihitung secara bulanan dan kumulatif.
d. Apabila belum ber-NPWP, maka DPP dihitung sebesar = Penghasilan Bruto yang dihitung secara bulanan dan kumulatif dan dikenakan tarip lebih tinggi 20% dari tarip normal, tanpa melihat berkesinambungan atau tidak, ada penghasilan lain atau tidak.
3. Setiap kali dilakukan pemotongan, diberikan Bukti Pemotongan (Tidak Final)

Penghitungan PPh dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
Apabila agen/petugas dinas luar asuransi tidak memperoleh penghasilan lain, selain komisi yang diterima dari perusahaan asuransi maka bisa dipastikan akan terjadi kelebihan bayar karena pajak yang telah dibayar melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain lebih besar daripada pajak yang sebenarnya terutang. Hal ini terjadi karena penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 didasarkan dari penghasilan bruto. Sedangkan untuk menghitung PPh Orang Pribadi tarip diterapkan atas penghasilan neto setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa agen/petugas dinas luar asuransi adalah :
a.Kelompok Bukan Pegawai berdasarkan PER-31/PJ/2009;
b.bukan pegawai dari perusahaan asuransi yang dinaunginya;
c.berkedudukan sebagai partner/mitra kerja bagi perusahaan asuransi;
d.bekerja dengan biaya operasional ditanggung sendiri;
maka untuk keperluan penghitungan penghasilan neto, sudah seharusnya agen/petugas dinas luar asuransi wajib menyelenggarakan pembukuan, atau dapat memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) apabila peredaran brutonya dalam setahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 karena agen/petugas dinas luar asuransi termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Memang benar bahwa kelebihan pembayaran pajak dapat diminta kembali (restitusi). Tetapi apabila sudah jelas diketahui penyebab kelebihan tersebut adalah tatacara penghitungan pemotongan pajak yang terlalu besar apakah tidak mengganggu likuiditas penerima penghasilan? Tidak mengusik rasa keadilan? Tidak menimbulkan kesan potong dulu, dikembalikan kemudian?

Untuk mengurai hal tersebut, seyogyanya ada jalan keluar yang seadil-adilnya tanpa mengganggu tax revenue, misalnya :
1.meninjau kembali penghitungan DPP atas kelompok bukan pegawai selain tenaga ahli;
2.meninjau kembali persentase NPPN, dalam arti dapat dinaikkan atau diturunkan.
(persentase NPPN agen/petugas dinas luar asuransi yang paling mendekati adalah KLU = 00000; Pekerjaan bebas bidang profesi lainnya sebesar 50/47,5/45 menurut saya masih dapat disesuaikan)

Dan mudah-mudahan semua kekhawatiran saya di atas .... tidak benar....

e-SPT PPh MASA 21 UPDATED

2009-07-27T22:59:00.000-07:00

Setelah eSPT PPh Masa 21-26 PER-32 Versi 1.0 telah terbit lagi Installer eSPT PPh Masa 21-26 PER-32 (13-07-2009) dan Patch update eSPT PPh Masa 21-26 (14-07-2009)yang berfungsi untuk meng-update tanpa menginstall ulang aplikasi lama. Setelah melakukan updating versi 1.0 ternyata hasilnya....., tetap masih belum sempurna dan terdapat kesalahan sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pada penghitungan PPh Pasal 21 atas MLM, PDL asuransi, dan Penjaja Barang Dagangan karena tidak dilakukan revisi apapun. Yang sudah dilakukan penyempurnaan adalah penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan, terdapat pengurangan PTKP dan pilihan punya penghasilan lain atau tidak, namun demikian menurut pengamatan saya hasil penghitungannya masih terdapat kekeliruan. Hal ini mungkin disebabkan aplikasi tersebut membutuhkan input data penghasilan bruto kumulatif, padahal dalam hal tidak ada penghasilan lain (tidak dipotong pemberi kerja lain) dibutuhkan input data penghasilan kena pajak kumulatif. Mudah-mudahan pengamatan dan pemahaman saya salah..., atau segera dilakukan revisi lagi.

e-SPT MASA PPh PASAL 21 VERSI 1.0

2009-07-24T22:54:00.000-07:00

Memahami dan memanfaatkan aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21 Versi 1.0 relatif mudah. Aplikasi ini sangat membantu para pemberi kerja/pemotong pajak utamanya bagi pemberi kerja/pemotong pajak yang mempunyai banyak pegawai dan seringkali berhubungan atau bertransaksi dengan orang pribadi bukan pegawai.
Untuk penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan kelompok Bukan Pegawai, telah ada formatnya dan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong otomatis akan terisi. Muncul pertanyaan, apakah aplikasi tersebut sudah benar dan sudah menampung semua kewajiban penghitungan PPh Pasal 21/26? Dari pengamatan saya, masih ada hal-hal yang harus disempurnakan, yaitu :
1. Imbalan distributor MLM, imbalan PDL asuransi, dan imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan adalah termasuk penerima penghasilan Kelompok Bukan Pegawai, tetapi aplikasi e-SPT tidak membedakan antara penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, serta kolom akumulasi penghasilan bruto tidak aktif (berwarna kuning). Aplikasi penghitungan PPh Pasal 21 pada menu ini bukan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak kumulatif. Dengan demikian aplikasi pada menu ini perlu dilakukan perbaikan.
2. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan (nomor urut 10 pada menu input manual Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak Final) status PTKP tidak aktif, sehingga penghitungan PPh Pasal 21 menurut aplikasi ini adalah Penghasilan Bruto kumulatif diterapkan Tarip Pasal 17 (1) huruf a, yang seharusnya diberikan pengurangan PTKP.
3. Pada menu input manuat data Bukti Pemotongan 1721-A1/A2, untuk penerapan tarip, penghasilan kena pajaknya belum dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh.

Di samping hal tersebut di atas, alangkah indahnya seandainya dilengkapi dengan aplikasi penghitungan PPh Pasal 21 (bulanan) atas penghasilan Pegawai Tetap, jadi para pemotong pajak tidak harus menghitung sendiri secara manual setiap bulan untuk setiap pegawai tetap, semoga.....

FORMULIR BARU SPT MASA PPh PASAL 21

2009-07-17T22:24:00.000-07:00

Berdasarkan Perdirjen Nomor : PER-32/PJ/2009, ditetapkan bentuk formulir Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan bukti pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Adapun formulir-formulir tersebut adalah :
1. Form 1721; formulir induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, terdiri dari 2 halaman.
2. Form 1721-I; Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala, yang wajib disampaikan/dilampirkan pada masa pajak Desember.
3. Form 1721-II; Daftar Perubahan Pegawai Tetap, wajib disampaikan/dilampirkan hanya pada saat ada Pegawai Tetap yang keluar dan/atau ada Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang baru memiliki NPWP.
4. Form 1721-T; Daftar Pegawai Tetap/Penerima Pensiun Berkala, wajib disampaikan/ dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Dalam hal Wajib Pajak telah berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Formulir 1721 - T wajib dilampirkan pada Masa Pajak Juli 2009.
5. Form 1721-A1; Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua.
6. Form 1721-A2; Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya.
7. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Final).
8. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Tidak Final).
9. Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final).
10.Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Namun demikian, menurut saya, masih terdapat kekurangan, yaitu dalam formulir lampiran-lampirannya tidak ada kolom identitas maupun NPWP dari Pemotong Pajak, sehingga apabila lampiran-lampiran SPT Masa tersebut terpisah dari induk SPT-nya, misalnya saja terjadi di Kantor Pelayanan Pajak saat penyimpanan, akan kesulitan untuk menggabungkan kembali.

Untuk mengunduh Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 beserta lampirannya dalam format MS Excel, silahkan klik di sini.

PENGGABUNGAN PENGHASILAN DAN PTKP

2009-07-12T08:09:00.000-07:00

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) disebutkan bahwa Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah :

a. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;

b. lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;

c. lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;

d. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan

e. lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, maka dilakukan perubahan yang meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

a. dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya;

b. perubahan dan penyederhanaan struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut; dan

c. sistem self assessment tetap dipertahankan dan diperbaiki

Perubahan Undang-undang PPh ini menurut saya, memang lebih baik ketimbang yang lama, lebih jelas dan terarah pasal-pasalnya, dan terdapat kebijakan-kebijakan yang lebih mendekati keadilan tanpa kehilangan fungsi pajak itu sendiri. Namun demikian, tidak semuanya memenuhi harapan. Sebagai contoh adalah semakin maraknya pajak final dan/atau pajak bersifat final, yang pada hakekatnya menodai filosofi self assessment. Betapa tidak? Pajak final dan/atau bersifat final dengan tariff proporsional itu secara tidak langsung mematok penghasilan neto Wajib Pajak (deemed profit). Wajib Pajak memperoleh laba satu rupiah, milyar rupiah, atau bahkan mengalami kerugian, sepanjang yang dijadikan dasar pengenaan pajak sama, maka beban pajaknya akan sama.

Ada hal-hal yang menurut saya kurang pada tempatnya malahan tidak pernah mengalami perubahan, yaitu tetntang keharusan penggabungan penghasilan dalam penghitungan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri. UU PPh menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa:

a. penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan

b. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Karena tarip PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri masih menggunakan tarip progresif, maka pada tingkat tertentu, penggabungan penghasilan atau tidak dilakukan penggabungan, hasil penghitungan pajaknya akan berbeda.

Di samping hal tersebut, ketentuan PTKP sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PPh akan terlihat kurang sempurna dalam hal terdapat penghasilan anak yang belum dewasa yang harus digabungkan dengan orang tuanya. Berikut ini saya berikan contoh kasus sebagai berikut :

Tn. A, kawin dengan satu anak. Isterinya berpenghasilan sebagai pegawai yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja, sedang anaknya belum dewasa dan tidak berpenghasilan.
Tn. B, kawin dengan satu anak. Isterinya berpenghasilan sebagai artis belum dipotong pajaknya, sedang anaknya belum dewasa dan tidak berpenghasilan.
Tn. C, kawin dengan satu anak. Isterinya tidak berpenghasilan, sedang anaknya belum dewasa sudah berpenghasilan sebagai artis.
Tn. D, kawin dengan satu anak. Isterinya berpenghasilan, anaknya belum dewasa dan tidak berpenghasilan

Keluarga Tn. A, Tn. B, Tn. C, dan Tn. D, walaupun masing-masing keluarga memperoleh penghasilan neto yang sama besar, jumlah tanggungan keluarga juga sama besar, tetapi beban pajak masing-masing keluarga tidak sama, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel :

Keterangan	Keluarga Tn. A	Keluarga Tn. B	Keluarga Tn. C	Keluarga Tn. D
1. Penghasilan Neto :
Suami (Dagang)	50.000.000	50.000.000	50.000.000	110.000.000
Isteri (Pegawai & sdh dipot. pajak)	60.000.000
Isteri (Berpenghasilan/Artis)		60.000.000
Isteri (Tidak berpenghasilan)			0	0
Anak blm dewasa (Berpenghsl/Artis)			60.000.000
Anak blm dewasa (Tdk berpenghsl)	0	0		0
Jumlah Penghasilan Neto	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
Jml Ph Neto untuk dasar pengenaan	50.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
2. PTKP
K/1	18.480.000
K/I/1		34.320.000
K/1			18.480.000
K/1				18.480.000
3. Penghasilan Kena Pajak	31.520.000	75.680.000	91.520.000	91.520.000
4. PPh Terutang	1.576.000	6.352.000	8.728.000	8.728.000
5. PPh isteri dipotong pemberi kerja	2.208.000
6. Jumlah PPh Terutang (4 + 5)	3.784.000	6.352.000	8.728.000	8.728.000

Kenapa demikian?

Sebagaimana sudah saya uraikan di atas, hal tersebut terjadi karena keharusan penggabungan penghasilan terdapat pengecualian, dan penentuan penghitungan PTKP yang berbeda. Terutama anak yang belum dewasa tetapi telah berpenghasilan sendiri. Di sini untuk penghitungan PTKP terjadi keragu-raguan. Apabila si anak diberikan pengurangan PTKP, apakah tepat? karena sudah tidak memenuhi ketentuan ditanggung sepenuhnya. Apabila tidak diberikan pengurangan PTKP, apakah adil? karena penghasilannya digabungkan dan dipajaki, tetapi tidak diberikan pengurangan PTKP.

Seandainya…

Dan seandainya saja :

Penggabungan penghasilan tidak ada pengecualian, sehingga ada kesamaan perlakuan, dan
Tambahan PTKP bukan hanya diberikan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, sehingga ditambah ketentuan : tambahan untuk seorang anak yang belum dewasa yang penghasilannya digabung dengan penghasilan orang tuanya.

Penghitungan tersebut di atas tidak akan pernah ada……

FORMULIR SSP BARU

2009-07-11T04:02:00.000-07:00

Mulai 1 Juli 2009 diberlakukan penggunaan dan tata cara pengisian formulir Surat Setoran Pajak (SSP) bentuk baru berdasarkan PER-38/PJ/2009. Namun demikian SSP bentuk lama berdasarkan PER-01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-102/PJ/2006 tetap dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009. Dengan demikian apabila masih menggunakan SSP bentuk lama, maka tata cara pengisian formulir SSP dan pengisian Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran pada formulir SSP harus sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam PER-38/PJ/2009.
Untuk mengunduh formulir SSP bentuk baru dalam format MS Excel, silahkan klik di sini.
Untuk mengunduh Lampiran 1 Perdirjen, klik di sini.
Untuk mengunduh Lampiran 2 Perdirjen, klik di sini.

SALAM KENAL

2009-07-08T00:55:00.000-07:00

Salam kenal semuanya..
Saya mencoba membuat blog dengan maksud agar dapat saling tukar informasi maupun pengalaman utamanya tentang perpajakan, ya semacam warung kopi perpajakan, tempat ngobrol masalah perpajakan. Sebenarnya saya masih gaptek mengenai ikhwal dan thethek-bengek masalah blog-blogan ini, bila temen-temen bersedia membantu saya mengucapkan terima kasih. Sekian dulu perkenalan dari saya.

Warung Kopi Bijak

2009-06-26T04:41:00.000-07:00

Saya memilih nama Warung Kopi Bijak dengan maksud menyediakan wadah untuk bincang-bincang pajak (bijak). Marilah kita saling berbagi pengalaman utamanya berkenaan dengan perpajakan demi menambah wawasan kita...

Kirim Pesan

1999-11-29T05:57:00.000-08:00

Anda dapat menghubungi saya dengan menggunakan kontak form di bawah ini